Karawang-SINGAPERBANGSA-. Sebelumnya telah di beritakan,(( Baca Ini)Selama beberapa tahun ini, protes masyarakat bermunculan atas mahalnya biaya pencatatan nikah yang jauh api dari pada panggang dan menurut UU No 1/1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pernikahan harus tercatat secara administrasi di negara. Untuk memperoleh buku nikah, pernikahan wajib menggunakan jasa penghulu negara.
 |
| Ustad.Hasan Tojiri Bendahara P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) dan Amil Kabupaten Karawang |
Mungkin dari proses inilah yang kemudian memunculkan biaya-biaya siluman yang memberatkan warga, terutama yang tak mampu Di banyak desa dilaporkan,biaya itu bisa mencapai minimal Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Di perkotaan, biaya pencatatan bisa jauh lebih mahal, antara Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta.
Hasil invetigasi Pelita Karawang di lapangan mengambarkan pula besarnya bea pernikahan bukan lagi rahasia,dana nikah 600 ribu pun masih dianggap murah oleh masyarakat awam.
Hasan Tojiri Bendahara P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) dan Amil Kabupaten Karawang mengatakan,besarnya uang pernikahan akibat banyaknya pos yang harus di isi oleh para amil dan itu tidak pungkiri jika setoran atau jatah Japrennya kurang,bisa-bisa pasangan pengantin bawan amiil bersangkutan tidak kawinkan oleh pihak penghulu, kejadian ini merata diberbagai daerah di Karawang.
Uang Rp.104.000, adalah jatah Kepala KUA,dana operasional penghulu yang menikahkan Rp.50 ribu,Dana ATK 50 ribu,Kas Kantor KUA 25 ribu dan terakhir wajib setor pula uang surat nikah ke Kemenag katanya,"pokoknya setiap satu pernikahan (NI) wajib setor peramil sebanyak 250.ribuan ke kantor KUA ,jika kurang nya ga nikahkan,jelas Hasan ke Pelita Karawang.
Terusnya,Kami para amil (P3N) atau Lebe di Kabupaten Karawang yang berjumlah 3031 orang jelas sangat tidak terima jika di pojokan oleh siapapun makan uang subhat karena para amil sudah bekerja maksmal yaitu selama 12 hari,sejak pendaftaran sampai pernikahan pasangan bersangkutan malah kalau mau buka-bukaan,banyak di antara rekan yang banting -tulang mengurus adimtrasi pernikahan calon mempelaai dari desa ke KUA dan menghadiri pernikahan itu sendiri karena ada kalanya penghulu tidak datang akibat sakit atau kepentingan keluarga.
 |
| Pasangan Pengantin yang memberikan pengakuan ke Pelita Karawang membayar uang pernikahnya Rp.600 ribu |
Masih kata Hasan,tidak pungkiri pula pihak desa untuk urus-urus persayaratan admitrasi sang pengantin para amil mengeluarkan biaya tertentu minimal dari rokok sampai uang ke para petugas yang diberi kewenangan oleh pihak desa/kepala desa,apalagi beban akan lebih berat jika ada pengantin asal luar daerah alias ngendon nikah itu ke desa lain lagi biayanya,"memang tidak semua aparat desa berlaku sama",imbuh dia.
Kalau kami dikatakan pemakan uang Subhat pernikahan,perasaan salah banget karena kami kerja terkecuali tadi yang disetorkan ke kantor KUA,mungkin para ahli agama atau aparat bisa menilainya secara hukum agama atau peraturan pemerintah yang berlaku.
Kemudian terang dia,bukan satu tapi sudah ratusan rekan amil telepon yang mengatakan bagimana sikap kita kedepan jika selalu di salahkan apalgai pihak KUA cuci tangan dengan isu yang berkembang,maka hasil dari perbincangan kami,akan kompak menjelaskan apa adanya juga tidak takut demi kebenaran dan siap membubarkan diri sebagai P3N atau Amil di KUA apabila disalahkan terus,tandas Hasan.
Kami pun sambungnya,bukan mau melawan atau memberontak tapi keadaan saat ini tidak mungkin berdiam diri saja ketika ada yang mengatakan amil disebut sebagai sumber korupsi di KUA,tentunya dengan buka kartu seperti ini akan membuka semua pihak agar ada pembelaan ke pihak P3N dan Amil dan membuka dimana akar korupsi pernikahan di KUA,tukasnya.
Salah satu Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Karawang,saat dikonpirmasi via telepon selulernya kaitan pengakuan dari bendahara P3N dan Amil Kabupaten,dia mengajak ketemu dan berbincang dikantornya ke Pelita Karawang.(bersambung) @ JK.www.pelitakarawang.com
CILAMAYA KULON,SINGEPBANGSA- Pembangunan gedung SDN Rawagempol Kulon 1 di Kecamatan Cilamaya Wetan, sejak dua pekan lalu ditinggal pemborongnya. Akibatnya, rehab total gedung SD yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 68 juta per lokal tersebut terhenti.
Yang disayangkan lagi, material bangunan 7 ruang kelas tersebut buruk dan menggunakan material bekas. Sebelumnya, pemborong sudah komitnen merampungkan pengerjaan hingga tanggal 29 Desember 2012 lalu. Namun pada kenyataannya jangankan bisa digunakan, bangunan saja baru 30 persen.
Untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah menggunakan rumah-rumah warga dan bangunan pesantren. Kepala SDN Rawagempol Kulon 1 Hasyim mengaku pusing dengan pertanyaan dari warga, terutama para orang tua siswa, terkait berhentinya pembangunan gedung sekolah. Warga menyangka, pembangunan dilakukan pihak sekolah, padahal dirinya tidak tahu menahu terkait pembangunan gedung tersebut.
Dikatakannya, sesuai kontrak, bangunan sekolah tersebut harus rampung tanggal 29 Desember tahun lalu. Namun ia mengaku heran saat para kuli dan mandor ada, namun material tak kunjung datang alias sering terlambat. tetapi saat para tukang sudah tidak ada, sejumlah material datangan. Karenanya ia meminta pemborong bisa dievaluasi, bahkan jika pemborong tidak sanggup melanjutkan hingga akhir bulan ini, lebih baik kelanjutanya dilimpahkan kepada pihak sekolah.
Hasyim juga mengaku sudah malu ditanyakan para orangtua siswa, bahkan dirinya sering menerima SMS gelap terkait bangunan yang diduga warga diselewengkan sekolah. Selain itu, sistem pembelajaran yang digilir antara pagi dan siang akan berpengaruh terhadap siswa. "Jika melihat hasil pekerjaan bangunan sekolah hanya baru rampung 30% dan saat pencairanpun tidak melibatkan kepala sekolah," ujarnya.
Anggota Komite Sekolah SDN Rawagempolkulon 1 Bidang Sarana, Suharto Al Amin mengatakan, rehab bangunan ditinggal sejak tanggal 22 Desember lalu oleh para tukang berikut pemborong yang ia tidak ketahui nama CV-nya. Namun saat dikoordinasikan kembali, kabarnya akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember. Sayangnya, hingga tahun berganti tidak ada realisasi kelanjutanya, padahal kontrak akhir rampung hingga akhir tahun 2012 sebagaimana yang dilontarkan rekanan bernama Albert dari Bekasi.
Kini, sebagian dari 550 siswa harus belajar di rumahnya, 2 kelas di rumah H Dulkariem dan 3 kelas di bangunan Pesantren Hidayatul Falah. Ia menilai, jika pemborong tidak melanjutkan pembangunan hingga akhir Januari, maka siswa akan terus belajar di rumah warga dan pesantren.
Yang disesalkannya juga, pada pembangunan ruang kelas baru tersebut terlalu banyak menggunakan material bekas seperti kusen dan batu bata. Menurutnya, hal itu sempat ditegur pihak pengawas, karenanya jika tidak sesuai bestek dan meterial tak layak. "Jika terus dibiarkan maka kita akan buat laporan tertulis berikut menolak jika material bekas tetap dipakai, padahal per rombel (kelas) Rp 68 jutaan sudah teramat cukup," katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD PAUD/SD Cilamaya Wetan Drs H Moch Yahya Hambali mengaku dari lima proyek pembangunan SD, tak satupun yang berkoordinasi dengan pihaknya. Parahnya, pembangunan ruangan kelas baru di lima SD yang lakukan rekanan tersebut belum ada satupun yang selesai. Kelima sekolah yang bangunanya tengah digarap tersebut masing-masing SDN Muara 1, SDN Muara Baru II, SDN Sukakerta III, SDN Sukakerta II dan SDN Rawagempolkulon 1.
Lain halnya pembangunan gedung yang dilakukan secara swakelola seperti SDN Cikarang I dari rencana 2 lokal namun mampu menjadi 4 lokal. Begitupun SDN Cikalong II yang mendapat jatah 3 lokal, tetap cukup. Ditambahkannya, swakelola jauh lebih baik dibanding oleh rekanan. Meskipun UPTD memiliki kewenangan spesifik, namun untuk pekerjaan kontraktual justru tak memiliki peran apa-apa. "Terkadang heran juga. Sudah tahu hasil rekanan kerapkali buruk, tapi tetap saja dipakai," ujarnya. (rudi @RAKA ). www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim yang isi "adanya kegelisahan organisasi atau LSM guru terkait revisi PP tentang Guru dan sampai saat ini belum ada induk organisasi profesi guru yang diakui pemerintah",mendapatkan tangapan serius dari H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang.(07-01/2013).(Berita sebelumnya).
Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan terlalu dini dan berdampak buruk ke rekan -rekan guru yang selama ini sudah menjalin kemitraan dengan pemerintah dari pusat hingga pelosok desa,ucapnya.
 |
| H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang |
Sejujurnya ungkapan dari Wamendikbud demikan ,pertama kali di dengar dan jelasnya saat di konpirmasi oleh PELITA KARAWANG,ulas Obang.
Pernyataan Wamendikbud justru terbalik perasaan,sambungnya."Karena PGRI secara umum tidak gelisah dengan adanya perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang sedang digodok,mungkin bersangkutanlah yang sedang galau oleh penolakan dari beberapa organisasi guru lain".Kami sudah siap dengan segala persyaratan yang di sahkan nanti jika ada perubahan,PGRI sudah sampai ke akar rumput guru,jangankan persyaratan kepengurusan sampai kecamatan saja perdesapun jadi ,tandas ketua PGRI Karawang tersebut.
Masih kata Obang,persoalan ini sangat serius dan PGRI Kabupaten Karawang akan membawanya ke kegiatan Konkernas 2013 PGRI di Mataram NTB ,24 Januari mendatang,Insya Allah pak Menteri pendidikan juga akan hadir di lokasi,namun sebelumnya di daerah akan mempelajari pernyataaan Wamendikbud guna pengembangan dan telaah lebih jauh .
Jika PGRI tidak di akui oleh Pemerintah mengapa Presiden RI sudah hadir 4 kali di HUT PGRI dan Menteri pendidikan selalu hadir di pula di kegiatan serupa.makanya sangat di sayangkan dan terlalu dini , jika Wamendibud atas nama Kemendikbud mengatakan" PGRI bukan organisasi profesi guru walaupun mereka memiliki perwakilan sampai tingkat kecamatan ",pungkas Obang.(JK).SUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga nekad membayar 100 persen dana projek pembangunan gedung sekolah yang pekerjaannya belum rampung. Diduga kuat, hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka penyerapan anggaran biaya publik, sesuai target yang ditentukan bupati sebesar 90 persen.(05/1/2013).
 |
| Rehab SDN Pasirkamuning 1 |
Salah satunya rehab SDN Pasirkamuning yang roboh pada saat di kerjkana dan sampai berita ini turunkan belum juga di mulai dilanjutkan ,robohnya sekolah rehab penyebabnya diduga akibat kerangka besi baja ringan penopang atap, tidak mampu menahan beban genting.
Pelaksana pekerjaan, Heri, mengatakan, kerangka besi baja itu pemasangannya dilakukan langsung oleh PT Cahaya Usaha Mandiri, yaitu perusahaan yang dijadikan mitra oleh CV Adrian Pratama. “Pengadaan dan pemasangannya dilakukan oleh orang-orang dari perusahaan itu,” katanya.
Heri mengaku teledor karena saat pemasangan tidak memperhatikan dengan teliti. Waktu dilakukan pengukuran, ternyata ada penyimpangan jarak pemasangan. Contohnya, siku-siku penopang, yang seharusnya berjarak 1,2 m dipasang berjarak 1,25 m, jarak antara usuk seharusnya 0,5 m dipasang berjarak 1 m. “Barangkali ini musibah, dan saya bertanggungjawab.” kata Heri.
Bah Aman (55) pengawas dan mandor proyek mengaku kerapkali mengingatkan para pekerja pemasang kerangka besi baja itu, agar tidak mengurangi ukuran kebutuhan pasang “tapi tidak digubris,” ujar Bah Aman.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Drs Rachmat Gunadi, MPd, rehabilitasi bangunan SD tersebut masih berjalan. “Kensekwensinya, rekanan (pemborong) harus bertanggungjawab sampai selesai. Sebelum proyek tersebut rampung, anggaran belum bisa dicairkan,” ujar Gunadi.
Di tempat terpisah, Dra Nenah, Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari, mengaku tidak tahu menahu proyek itu. “Saya tidak pernah diberitahu, dan tak diposisikan sebagai apa-apa,” kata Nenah, diamini oleh Kepala SDN Pasirkamuning 1, Ade Jamal, SPd.
Bah Aman (55) pengawas dan mandor proyek mengaku kerapkali mengingatkan para pekerja pemasang kerangka besi baja itu, agar tidak mengurangi ukuran kebutuhan pasang “tapi tidak digubris,” ujar Bah Aman.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Drs Rachmat Gunadi, MPd, rehabilitasi bangunan SD tersebut masih berjalan. “Kensekwensinya, rekanan (pemborong) harus bertanggungjawab sampai selesai. Sebelum proyek tersebut rampung, anggaran belum bisa dicairkan,” ujar Gunadi.
Di tempat terpisah, Dra Nenah, Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari, mengaku tidak tahu menahu proyek itu. “Saya tidak pernah diberitahu, dan tak diposisikan sebagai apa-apa,” kata Nenah, diamini oleh Kepala SDN Pasirkamuning 1, Ade Jamal, SPd.
Kemudian projek yang telah dibayar lunas adalah rehab ruang kelas SDN Karawang Wetan II senilai Rp 208,5 juta. Padahal dilihat dari fisik bangunannya, pekerjaan rehab ruang kelas tersebut baru mencapai 30 persen.
Terkuaknya pembayaran projek yang belum rampung itu terlihat dari Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0564 yang diterbitkan Disdikpora untuk Sekretaris Daerah, 26 Desember 2012. Selain itu terlihat pula dari terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12570 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang untuk Bank BJB, tertanggal 28 Desember 2012.
Namun munculnya data tentang pencairan anggaran projek yang rampung itu dibantah keras oleh Sekretaris Disdikpora, Wawan Setiawan."Data tersebut hanya sebatas administrasi saja. Sebab, uang projek yang dapat dicairkan pemborong disesuaikan dengan progres pekerjaannya masing-masing," ujar Wawan.
Dikatakan, Wawan, kendati adiministrasi pencairannya 100 persen, namun uang yang dibayarkan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan. "Setiap saat kami menerima laporan perkembangan pembangunan dari pengawas Dinas Cipta Karya dan konsultan. Data mereka yang kami pakai saat membayar uang projek," kata Wawan.
Disebutkan, jika kondisi fisik bangunan baru mencapai 70 persen, maka uang yang dibayarkan pun sebesar itu pula. Sementara sisa pembayaran yang 30 persen diblokir di bank.
Wawan menyebutkan juga, sebagian besar projek pembangunan gedung sekolah yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 itu memang belum rampung. Bahkan ada 15 paket pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh pemborongnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Iman Sumantri, menilai apa yang dilakukan Disdikpora adalah hal yang salah. Sebab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah berani membayar uang projek 100 persen, sedangkan pekerjaannya belum rampung.
"Jika kondisi riil pekerjaan fisiknya belum selesai, namun sudah dibayar, itu tidak boleh," ujar Iman.
Saat didesak mengapa pihaknya menyetujui pembayaran itu, Iman tidak mau disalahkan. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemkab Karawang, Iman mengaku tidak tahu kondisi fisik projek di lapangan.
Dalam hal itu, Iman menyatakan hanya mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan OPD.
"Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah masing-masing Kepala OPD," kata Iman.
Disebutkan, setiap pengajuan SPM biasanya sudah berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD dan tim pengawas. Sementara pihaknya hanya memeriksa berkas yang diajukan mereka. ( Abeng).sUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-;Deden Irwan Risadi Wakil Ketua DPC dan Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Karawang menjelaskan,untuk puncak peringatan hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-40 akan dipusatkan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,hari ini Kamis, 10 Januari 2013.Ketua Umum PDIP,Megawati Soekarnoputri akan hadir dan menyampaikan orasi politiknya.(10/1/2013).
Menurut keterangan dariKetua Pelaksana Lokal Jabar, Gatot Tjahjono, lanjut Deden,acara juga akan diisi dengan kegiatan menanam pohon serta menyebarkan benih ikan di kawasan waduk Jatiluhur. "Tema HUT PDIP tahun ini adalah "Selamatkan Air untuk Kedaulatan Pangan". Tema ini untuk menyelamatkan kehidupan air dan menjaga ketahanan pangan," ujar Deden.
Dia menambahkan, di kegiatan HUT akan diberikan penghargaan pula kepada ahli waris almarhum tokoh pembuat Waduk Jatiluhur yakni Ir H Juanda dan Ir Sutami. "Akan ada pemberian penghargaan dari Ketua Umum kepada keluarga almarhum pembuat dan pencetus ide Waduk Jatiluhur. Ketua Umum juga akan memberikan penghargaan kepada almarhum keluarga Ki Marhaen, serta kepada para tokoh dan senior PDIP," katanya.
Terus dia,wajar dan sangat tepat kiranya perayaan HUT PDI-P sekarang digelar di Jatiluhur karena di lokasi tersebut termasuk salah satu dari karya anak bangsa yang turut berperan yaitu pak Ir.Soekarno.
Acara yang juga akan dihadiri oleh seluruh politisi PDIP yang menjadi kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia ini. Juga akan diikuti oleh sekitar 13.000 massa yang datang dari DPC terdekat serta dari DPP,tukas Ego sebutan lain dari Deden.
SalaH satu sumber di DPC PDI-P Karawang menyebutkan pula,kegiatan HUT sekarang yang bertempat di Jatiluhur salah satunya adalah pemanatapam guna pemenangan Pilgub Jabar 2013 untuk pasangan Paten,kata nya.JK/@ Sumber:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Untuk membuktikan keseriusannya dalam menyikapi polemik penyerapan anggaran 2012, anggota Fraksi Golkar Amanat Reformasi (GAR) DPRD unsur Golkar sudah melaporkan kemungkinan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukumnya terkait pengelolaan anggaran kas daerah ke Kejaksaan Negeri Karawang dan Polres Karawang, Rabu (9/1).
Di kantor kejaksaan, 6 orang dari 8 orang kader Golkar yang anggota Fraksi GAR tersebut menyerahkan dokumen dari informasi awal yang jadi bahan pelaporannya ke Kasi Intel Imrah Yusuf di ruang dinasnya. "Apa yang disampaikan temen-temen dari Fraksi Golkar DPRD di sini menyangkut penyerapan anggaran. Ada dari sisi hukum yang mereka serahkan ke kita. Karena di dewan tugas mereka fungsi politiknya," ujar Imran kepada para wartawan bersamaan menerima para wakil rakyat dari Golkar tersebut, kemarin siang.
Imran menegaskan, dirinya siap menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat yang kebetulan dilaporkan anggota DPRD berbaju parpol warna kuning. Hanya pihaknya di kejaksaan belum dapat berbicara apa-apa sebelum materi hukum yang dilaporkan kader-kader Golkar ditemukan bukti-bukti awal atas hasil penyelidikan kelak. "Sabar lah. Pada prinsipnya kami siap mengungkap ini. Tidak ada yang perlu kami takutkan atau ewuh pakewuh. Jujur, kami tidak punya beban apa-apa dan kepada siapapun," tegasnya.
Malah jika nanti ditemukan bukti yang mengarah ke dugaan pelanggaran hukum, bila pun nama bupati dimungkinkan terlibat, kata Imran. bisa saja ditahan. Itu kalau ada pidananya. Sebaliknya, seandainya semua data yang dilaporkan Golkar lemah pembuktiannya secara hukum, Imran mengingatkan, bukan lantas kejaksaan lemah atau tumpul dalam mengungkap kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi.
"Kami juga nanti akan tetap meminta bantuan ke Golkar selaku pelapor buat turut melengkapi data awalnya jika diperlukan. Terutama buat mengecek posisi kas daerah di Bank BJB. Hanya sebelum kami bergerak, sekarang sedang mengajukan konsep surat perintah dari Kajari. Yang ke Bank BJB kita klarifikasi dengan istilah penangguhan pencairan sejumlah proyek fisik yang didanai APBD Karawang 2012. Termasuk istilah posisi pemblokiran ini bagaimana?" ujar Imran.
Menjelaskan tentang apa yang dilaporlannya, Ketua Fraksi GAR DPRD Karawang HM Warman mengemukakan bahwa bagi fraksinya secara sikap politik tetap akan mengajukan hak interpelasi. Kini pihaknya tinggal menunggu kesiapan tambahan tanda tangan pengusul dari fraksi lain sesuai ketentuan yang diatur Tatib DPRD. Sedangkan dari sisi hukum, fraksinya menyerahkan kepada lembaga yang berwenang. Yakni, Kejaksaan Negeri Karawang maupun Polres Karawang. Bahkan untuk mengaudit keuangan Pemkab sampai akhir tahun anggaran 2012, kata Warman, fraksinya sudah melapor ke BPK RI di Jakarta, Selasa (8/1).
Sementara itu, setelah menerima rombongan Fraksi GAR DPRD, Rabu (9/1) siang, Kapolres Karawang AKBP Arman Achdiat menjelaskan, ada beberapa item yang disampaikan ke dirinya untuk dilakukan pengamatan. "Kita tindaklanjuti. Kita kan laksanakan. Bisa saja nantinya dilanjutkan ke penyelidikan. Kalau tidak sesuai, akan kita sampaikan lagi ke Fraksi Golkar selaku pelapor. Tapi bila ada indikasi ke arah dugaan pelanggaran hukum, jelas harus ditindaklanjuti. Soal dugaan tipikor, prosesnya tidak lidik. Tapi penelitian, sejauhmana kebenaran informasinya. Kita kumpulkan alat bukti. Bila cukup, kita proses. Kebetulan tahun 2013 Polres Karawang punya anggaran sampai Rp 400 juta untuk pengungkapan kasus tipikor," jelasnya.(vins). Sumber: Harian Radar Karawang.
Karawang-.SINGAPERNAGSA-. Sebanyak 192 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kharisma, bersama-sama melakukan ucapjanji iikrar sumpah setia sebagai salah satu prasyarat untuk terjun praktik lapangan. pengucapan tersebutg berlangsung di ruang serbaguna RM. Alam Sari Interchange Karawang Barat ,kegiaan disaksikan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Selasa (8/1).
 |
| Ilustrasi |
Ke-192 mahasiswa tersebut terdiri dari 75 orang mahasiswa tingkat I program studi keperawatan diploma III angkatan XXI, 72 mahasiswa dari program studi kebidanan diploma III Angkatan IX, serta 45 mahasiswa tingkat II program studi keperawatan S1 Angkatan IV. upacara engucapan janji diharapkan dapat menumbuhkan semangat profesionalisme serta rasa tanggung jawab dan tanggung gugat mahasiswa sedini mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
Bupati Karawang H. Ade Swara dalam sambutannya berharap agar dengan adanya kegiatan ini dapar menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi para mahasiswa terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan secara langsung kepada para pasien, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. “Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan para mahasiswa dapat memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan profesinya sesuai peraturan dan kode etik keperawatan dan kebidanan yang berwawasan akademis,” ujarnya.
Bupati mengatakan pula, para mahasiswa, termasuk dari STIKES Kharisma Karawang merupakan asset berharga bagi daerah, karena mereka adalah salah satu calon pelaku pembangunan sekaligus sebagai kader atau ahli di bidang kesehatan yang lebih siap, baik dari segi kualitas dan kuantitas intelektualnya, maupun dari segi disiplin dan kemandirian pribadi. “yang dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan kesehatan dan turut mewarnai sikap hidup masyarakat yang semakin mencintai kebersihan dan kesehatan sekaligus diharapkan mampu menjadi pelopor bagi percepatan pembangunan di segala bidang,” tuturnya.
Selain itu, Bupati pun berpesan kepada para mahasiswa STIKES Kharisma Karawang, agar mampu mengaplikasikan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yaitu : belajar, meneliti dan mengabdi, sekaligus memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkiprah bagi kepentingan masyarakat, sehingga keberadaan kalian menjadi harapan dan dambaan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
Terkait dengan peran serta STIKES Kharisma Karawang dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati H. Ade Swara turut menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap peran serta tersebut dapat terus berlangsung di masa yang akan datang. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran STIKES Kharisma Karawang, karena atas peran serta dalam upaya meningkatkan IPM di Kab. Karawang, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua STIKES Kharisma, H. Sumitra, M. Kes menyampaikann, dalam rangka menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, STIKES Kharisma secara rutin menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan, diantaranya menerbitkan jurnal keperawatan dan kebidanan, aktif dalam pembinaan posyandu mandiri, pelayanan balita, lansia, bekerjasama dengan berbagai puskesmas, pembinaan desa siaga, advokasi tim kanker rahim, keluarga berencana, TBC, dan promosi kesehatan.
“Termasuk diantaranya bekerjasama dengan BNK Karawang untuk Training of Trainer (ToT), dan BNN tingkat pusat pun memberikan rekomendasi kepada STIKES Kharisma Karawang sebagai kampus bebas Narkoba,” tambahnya. (pemkab). Sumber:www.pelitakarawang.com
