RUBRIK PILIHAN:
Tampilkan postingan dengan label PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan
SINGAPERBANGSA -.Sebanyak 58 prajurit TNI AD Batalion 407 Padmakusuma yang saat ini bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan dan Malinau Kalimantan Timur mengajar pada sejumlah sekolah.
Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) Batalion 407 Padmakusuma, Mayor Inf Ari Aryanto di Nunukan, Senin menjelaskan, 58 personil tersebut sebelumnya telah diberikan pemahaman dan pembekalan mengajar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
Pembekalan tersebut dimaksudkan agar setelah ditugaskan mengajar di wilayah perbatasan selama menjalankan tugas menjaga perbatasan tidak mengalami grogi dan memahami sistem proses belajar mengajar (PBM), katanya.
Ia mengatakan, ke 58 prajurit TNI AD yang dipersiapkan untuk mengajar itu telah mendapatkan sertifikasi sebelum berangkat menjaga perbatasan dari 29 pos yang tersebar di Kabupaten Nunukan sampai Kabupaten Malinau.
Ari Aryanto menambahkan, setiap pos sebanyak dua orang prajurit yang diberikan pembekalan yang dipersiapkan untuk mengajar di seluruh sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Mengajar merupakan salah satu bagian daripada tugas TNI yang bertugas di wilayah perbatasan yakni ikut bertanggungjawab mencerdaskan masyarakat dan bangsa," katanya.
Ia menegaskan, bentuk komitmen prajurit TNI AD khususnya dari Batalion 407 Padmakusuma dalam rangka memajukan pendidikan terhadap anak-anak di wilayah perbatasan, seperti di SD Filial Perum Desa Tabur Lestari Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan selain mengajar juga merehabilitasi ruangan belajar bekerjasama dengan masyarakat setempat.
Di sekolah ini, ruangan belajar yang dipergunakan kondisinya sangat memprihatinkan karena ruangan belajar berada di kolong rumah warga dengan berdinding papan dan satu kelas dibagi dua untuk dua kelas.
Di SD Filial Perum ini, Ari Aryanto menyatakan sebanyak dua prajurit Satgas Pamtas yang ditugaskan mengajar setiap hari selama enam hari seminggu. Keberadaan prajurit TNI mengajar di sekolah bukan berarti menjadi tenaga inti dan mengharapkan imbalan tetapi hanya membantu tenaga guru yang ada di sekolah itu dan benar-benar dilakukan secara gratis.
Ia menambahkan, ke 58 prajurit TNI Satgas Pamtas saat ini sangat aktif dan rutin menjalankan tugas mengajar pada sekolah yang berada di sekitar wilayah perbatasan.
(ANT) SUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Kali ini,dunia sinetron Indonesia mendapat reaksi keras dari masyarakat kabupaten Karawang,peran seorang hansip atau guru di sinetron kejar tayang di televisi saat ini yang di nilai menyedihkan dan telah merusak korp hansip dan guru secara umum.(14/01/2013).
 |
| Ilutrasi:Hansip seddang baris |
Jubaedah warga Rengasdengklok pasar mengatakan,peran hansip yang bego,culun bahkan kocak terlalu mendramatisir keadaaan,tidaklah semua hansip berlaku demikian,buktinya di desa ada rasa nyaman dan aman di antaranya jasa para hansip.
Boleh -boleh saja hansip dijadikan obyek guyonan dalam sinteron tapi tidaklah melulu menampilkan seorang hansip yang berulah culun atau bodo banget itu sungguh terlalu,tambah dia.
Sinetron berjudul Ustad Copypaste saya sangat suka nonton,tapi kalau sudah keluar peran hansip yang selalu disiksa oleh Kades atau diejek warga, perasaaan ini ga enak banget. Ok,sambung dia".peran pak hansip berhasil tapi kan jangan terlalu mendeskriditan korp hansip ,tukas Jubaedah.
Jamilah juga seorang warga Rengasdengklok,dia senada dengan jubedah tapi dia lebih menggelitik ke peran Kasek atau guru di sinetron-sinetron yang tayang di televisi secara umum.
Sebego-begonya guru tidak akan sebego peran guru di sinetron .sebaiknya pihak produser atau pihak televisi yang menayangkan harus menyeleksi dulu dengan ketat setiap sinetron yang menjual obyek berkaitan dengan lembaga apapaun apalagi dengan propesi guru yang tugasnya mencerdaskan bangsa,pinta Jamilah.
Ini satu keprihatinan banget,saat kaum pendidik atau pemerintah sedang getol-getolnya menyuarakan pendidikan karaketr,di sisi lain ada penodaaan karakter guru sendiri oleh pihak tak bertanggungjawab,sindir dari Jamilah.
Moral bangsa kita sedang hancur dan guru adalah salah satu petugas yang mengembalikan keadaaan melalui sekolah dengan pendidikan karakter yang digarapnya,itu akan percuma jika terus digembosi oleh tontonan televisi yang tak berkulaitas,ungkap dia.
Lalu tegas Jamilah,sinetron banyak penontonnya atau akan punya reting tinggi bukan hanya yang menjual seorang guru yang konyol atau hansip bego,masih banyak obyek lain lebih menarik dan punya daya jual tinggi misal mengangkat kisah-kisah perjuangan masa dulu atau angkat nilai-nilai kepahlawanan seseorang di masa penjajahan juga kerajaan Indonesia.sebaiknya mereka penjual kekonyolan hansip dan guru memahami dan mengerti ,mendidik bukanlah tugas guru saja tapi elemen semua bangsa itu semua bertanggungjawab dengan kapasitas masing-masing termasuk selebritis dan produser atapun televisi sendiri,pungkasnya (YH) sumber: www.pelitakarawang.com
CILAMAYA KULON,SINGEPBANGSA- Pembangunan gedung SDN Rawagempol Kulon 1 di Kecamatan Cilamaya Wetan, sejak dua pekan lalu ditinggal pemborongnya. Akibatnya, rehab total gedung SD yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 68 juta per lokal tersebut terhenti.
Yang disayangkan lagi, material bangunan 7 ruang kelas tersebut buruk dan menggunakan material bekas. Sebelumnya, pemborong sudah komitnen merampungkan pengerjaan hingga tanggal 29 Desember 2012 lalu. Namun pada kenyataannya jangankan bisa digunakan, bangunan saja baru 30 persen.
Untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah menggunakan rumah-rumah warga dan bangunan pesantren. Kepala SDN Rawagempol Kulon 1 Hasyim mengaku pusing dengan pertanyaan dari warga, terutama para orang tua siswa, terkait berhentinya pembangunan gedung sekolah. Warga menyangka, pembangunan dilakukan pihak sekolah, padahal dirinya tidak tahu menahu terkait pembangunan gedung tersebut.
Dikatakannya, sesuai kontrak, bangunan sekolah tersebut harus rampung tanggal 29 Desember tahun lalu. Namun ia mengaku heran saat para kuli dan mandor ada, namun material tak kunjung datang alias sering terlambat. tetapi saat para tukang sudah tidak ada, sejumlah material datangan. Karenanya ia meminta pemborong bisa dievaluasi, bahkan jika pemborong tidak sanggup melanjutkan hingga akhir bulan ini, lebih baik kelanjutanya dilimpahkan kepada pihak sekolah.
Hasyim juga mengaku sudah malu ditanyakan para orangtua siswa, bahkan dirinya sering menerima SMS gelap terkait bangunan yang diduga warga diselewengkan sekolah. Selain itu, sistem pembelajaran yang digilir antara pagi dan siang akan berpengaruh terhadap siswa. "Jika melihat hasil pekerjaan bangunan sekolah hanya baru rampung 30% dan saat pencairanpun tidak melibatkan kepala sekolah," ujarnya.
Anggota Komite Sekolah SDN Rawagempolkulon 1 Bidang Sarana, Suharto Al Amin mengatakan, rehab bangunan ditinggal sejak tanggal 22 Desember lalu oleh para tukang berikut pemborong yang ia tidak ketahui nama CV-nya. Namun saat dikoordinasikan kembali, kabarnya akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember. Sayangnya, hingga tahun berganti tidak ada realisasi kelanjutanya, padahal kontrak akhir rampung hingga akhir tahun 2012 sebagaimana yang dilontarkan rekanan bernama Albert dari Bekasi.
Kini, sebagian dari 550 siswa harus belajar di rumahnya, 2 kelas di rumah H Dulkariem dan 3 kelas di bangunan Pesantren Hidayatul Falah. Ia menilai, jika pemborong tidak melanjutkan pembangunan hingga akhir Januari, maka siswa akan terus belajar di rumah warga dan pesantren.
Yang disesalkannya juga, pada pembangunan ruang kelas baru tersebut terlalu banyak menggunakan material bekas seperti kusen dan batu bata. Menurutnya, hal itu sempat ditegur pihak pengawas, karenanya jika tidak sesuai bestek dan meterial tak layak. "Jika terus dibiarkan maka kita akan buat laporan tertulis berikut menolak jika material bekas tetap dipakai, padahal per rombel (kelas) Rp 68 jutaan sudah teramat cukup," katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD PAUD/SD Cilamaya Wetan Drs H Moch Yahya Hambali mengaku dari lima proyek pembangunan SD, tak satupun yang berkoordinasi dengan pihaknya. Parahnya, pembangunan ruangan kelas baru di lima SD yang lakukan rekanan tersebut belum ada satupun yang selesai. Kelima sekolah yang bangunanya tengah digarap tersebut masing-masing SDN Muara 1, SDN Muara Baru II, SDN Sukakerta III, SDN Sukakerta II dan SDN Rawagempolkulon 1.
Lain halnya pembangunan gedung yang dilakukan secara swakelola seperti SDN Cikarang I dari rencana 2 lokal namun mampu menjadi 4 lokal. Begitupun SDN Cikalong II yang mendapat jatah 3 lokal, tetap cukup. Ditambahkannya, swakelola jauh lebih baik dibanding oleh rekanan. Meskipun UPTD memiliki kewenangan spesifik, namun untuk pekerjaan kontraktual justru tak memiliki peran apa-apa. "Terkadang heran juga. Sudah tahu hasil rekanan kerapkali buruk, tapi tetap saja dipakai," ujarnya. (rudi @RAKA ). www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim yang isi "adanya kegelisahan organisasi atau LSM guru terkait revisi PP tentang Guru dan sampai saat ini belum ada induk organisasi profesi guru yang diakui pemerintah",mendapatkan tangapan serius dari H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang.(07-01/2013).(Berita sebelumnya).
Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan terlalu dini dan berdampak buruk ke rekan -rekan guru yang selama ini sudah menjalin kemitraan dengan pemerintah dari pusat hingga pelosok desa,ucapnya.
 |
| H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang |
Sejujurnya ungkapan dari Wamendikbud demikan ,pertama kali di dengar dan jelasnya saat di konpirmasi oleh PELITA KARAWANG,ulas Obang.
Pernyataan Wamendikbud justru terbalik perasaan,sambungnya."Karena PGRI secara umum tidak gelisah dengan adanya perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang sedang digodok,mungkin bersangkutanlah yang sedang galau oleh penolakan dari beberapa organisasi guru lain".Kami sudah siap dengan segala persyaratan yang di sahkan nanti jika ada perubahan,PGRI sudah sampai ke akar rumput guru,jangankan persyaratan kepengurusan sampai kecamatan saja perdesapun jadi ,tandas ketua PGRI Karawang tersebut.
Masih kata Obang,persoalan ini sangat serius dan PGRI Kabupaten Karawang akan membawanya ke kegiatan Konkernas 2013 PGRI di Mataram NTB ,24 Januari mendatang,Insya Allah pak Menteri pendidikan juga akan hadir di lokasi,namun sebelumnya di daerah akan mempelajari pernyataaan Wamendikbud guna pengembangan dan telaah lebih jauh .
Jika PGRI tidak di akui oleh Pemerintah mengapa Presiden RI sudah hadir 4 kali di HUT PGRI dan Menteri pendidikan selalu hadir di pula di kegiatan serupa.makanya sangat di sayangkan dan terlalu dini , jika Wamendibud atas nama Kemendikbud mengatakan" PGRI bukan organisasi profesi guru walaupun mereka memiliki perwakilan sampai tingkat kecamatan ",pungkas Obang.(JK).SUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga nekad membayar 100 persen dana projek pembangunan gedung sekolah yang pekerjaannya belum rampung. Diduga kuat, hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka penyerapan anggaran biaya publik, sesuai target yang ditentukan bupati sebesar 90 persen.(05/1/2013).
 |
| Rehab SDN Pasirkamuning 1 |
Salah satunya rehab SDN Pasirkamuning yang roboh pada saat di kerjkana dan sampai berita ini turunkan belum juga di mulai dilanjutkan ,robohnya sekolah rehab penyebabnya diduga akibat kerangka besi baja ringan penopang atap, tidak mampu menahan beban genting.
Pelaksana pekerjaan, Heri, mengatakan, kerangka besi baja itu pemasangannya dilakukan langsung oleh PT Cahaya Usaha Mandiri, yaitu perusahaan yang dijadikan mitra oleh CV Adrian Pratama. “Pengadaan dan pemasangannya dilakukan oleh orang-orang dari perusahaan itu,” katanya.
Heri mengaku teledor karena saat pemasangan tidak memperhatikan dengan teliti. Waktu dilakukan pengukuran, ternyata ada penyimpangan jarak pemasangan. Contohnya, siku-siku penopang, yang seharusnya berjarak 1,2 m dipasang berjarak 1,25 m, jarak antara usuk seharusnya 0,5 m dipasang berjarak 1 m. “Barangkali ini musibah, dan saya bertanggungjawab.” kata Heri.
Bah Aman (55) pengawas dan mandor proyek mengaku kerapkali mengingatkan para pekerja pemasang kerangka besi baja itu, agar tidak mengurangi ukuran kebutuhan pasang “tapi tidak digubris,” ujar Bah Aman.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Drs Rachmat Gunadi, MPd, rehabilitasi bangunan SD tersebut masih berjalan. “Kensekwensinya, rekanan (pemborong) harus bertanggungjawab sampai selesai. Sebelum proyek tersebut rampung, anggaran belum bisa dicairkan,” ujar Gunadi.
Di tempat terpisah, Dra Nenah, Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari, mengaku tidak tahu menahu proyek itu. “Saya tidak pernah diberitahu, dan tak diposisikan sebagai apa-apa,” kata Nenah, diamini oleh Kepala SDN Pasirkamuning 1, Ade Jamal, SPd.
Bah Aman (55) pengawas dan mandor proyek mengaku kerapkali mengingatkan para pekerja pemasang kerangka besi baja itu, agar tidak mengurangi ukuran kebutuhan pasang “tapi tidak digubris,” ujar Bah Aman.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Drs Rachmat Gunadi, MPd, rehabilitasi bangunan SD tersebut masih berjalan. “Kensekwensinya, rekanan (pemborong) harus bertanggungjawab sampai selesai. Sebelum proyek tersebut rampung, anggaran belum bisa dicairkan,” ujar Gunadi.
Di tempat terpisah, Dra Nenah, Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasari, mengaku tidak tahu menahu proyek itu. “Saya tidak pernah diberitahu, dan tak diposisikan sebagai apa-apa,” kata Nenah, diamini oleh Kepala SDN Pasirkamuning 1, Ade Jamal, SPd.
Kemudian projek yang telah dibayar lunas adalah rehab ruang kelas SDN Karawang Wetan II senilai Rp 208,5 juta. Padahal dilihat dari fisik bangunannya, pekerjaan rehab ruang kelas tersebut baru mencapai 30 persen.
Terkuaknya pembayaran projek yang belum rampung itu terlihat dari Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 0564 yang diterbitkan Disdikpora untuk Sekretaris Daerah, 26 Desember 2012. Selain itu terlihat pula dari terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 12570 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang untuk Bank BJB, tertanggal 28 Desember 2012.
Namun munculnya data tentang pencairan anggaran projek yang rampung itu dibantah keras oleh Sekretaris Disdikpora, Wawan Setiawan."Data tersebut hanya sebatas administrasi saja. Sebab, uang projek yang dapat dicairkan pemborong disesuaikan dengan progres pekerjaannya masing-masing," ujar Wawan.
Dikatakan, Wawan, kendati adiministrasi pencairannya 100 persen, namun uang yang dibayarkan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan. "Setiap saat kami menerima laporan perkembangan pembangunan dari pengawas Dinas Cipta Karya dan konsultan. Data mereka yang kami pakai saat membayar uang projek," kata Wawan.
Disebutkan, jika kondisi fisik bangunan baru mencapai 70 persen, maka uang yang dibayarkan pun sebesar itu pula. Sementara sisa pembayaran yang 30 persen diblokir di bank.
Wawan menyebutkan juga, sebagian besar projek pembangunan gedung sekolah yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 itu memang belum rampung. Bahkan ada 15 paket pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh pemborongnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Iman Sumantri, menilai apa yang dilakukan Disdikpora adalah hal yang salah. Sebab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah berani membayar uang projek 100 persen, sedangkan pekerjaannya belum rampung.
"Jika kondisi riil pekerjaan fisiknya belum selesai, namun sudah dibayar, itu tidak boleh," ujar Iman.
Saat didesak mengapa pihaknya menyetujui pembayaran itu, Iman tidak mau disalahkan. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemkab Karawang, Iman mengaku tidak tahu kondisi fisik projek di lapangan.
Dalam hal itu, Iman menyatakan hanya mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan OPD.
"Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah masing-masing Kepala OPD," kata Iman.
Disebutkan, setiap pengajuan SPM biasanya sudah berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD dan tim pengawas. Sementara pihaknya hanya memeriksa berkas yang diajukan mereka. ( Abeng).sUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-.SINGAPERNAGSA-. Sebanyak 192 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kharisma, bersama-sama melakukan ucapjanji iikrar sumpah setia sebagai salah satu prasyarat untuk terjun praktik lapangan. pengucapan tersebutg berlangsung di ruang serbaguna RM. Alam Sari Interchange Karawang Barat ,kegiaan disaksikan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Selasa (8/1).
 |
| Ilustrasi |
Ke-192 mahasiswa tersebut terdiri dari 75 orang mahasiswa tingkat I program studi keperawatan diploma III angkatan XXI, 72 mahasiswa dari program studi kebidanan diploma III Angkatan IX, serta 45 mahasiswa tingkat II program studi keperawatan S1 Angkatan IV. upacara engucapan janji diharapkan dapat menumbuhkan semangat profesionalisme serta rasa tanggung jawab dan tanggung gugat mahasiswa sedini mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
Bupati Karawang H. Ade Swara dalam sambutannya berharap agar dengan adanya kegiatan ini dapar menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi para mahasiswa terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan secara langsung kepada para pasien, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. “Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan para mahasiswa dapat memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan profesinya sesuai peraturan dan kode etik keperawatan dan kebidanan yang berwawasan akademis,” ujarnya.
Bupati mengatakan pula, para mahasiswa, termasuk dari STIKES Kharisma Karawang merupakan asset berharga bagi daerah, karena mereka adalah salah satu calon pelaku pembangunan sekaligus sebagai kader atau ahli di bidang kesehatan yang lebih siap, baik dari segi kualitas dan kuantitas intelektualnya, maupun dari segi disiplin dan kemandirian pribadi. “yang dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan kesehatan dan turut mewarnai sikap hidup masyarakat yang semakin mencintai kebersihan dan kesehatan sekaligus diharapkan mampu menjadi pelopor bagi percepatan pembangunan di segala bidang,” tuturnya.
Selain itu, Bupati pun berpesan kepada para mahasiswa STIKES Kharisma Karawang, agar mampu mengaplikasikan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yaitu : belajar, meneliti dan mengabdi, sekaligus memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkiprah bagi kepentingan masyarakat, sehingga keberadaan kalian menjadi harapan dan dambaan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
Terkait dengan peran serta STIKES Kharisma Karawang dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati H. Ade Swara turut menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap peran serta tersebut dapat terus berlangsung di masa yang akan datang. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran STIKES Kharisma Karawang, karena atas peran serta dalam upaya meningkatkan IPM di Kab. Karawang, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua STIKES Kharisma, H. Sumitra, M. Kes menyampaikann, dalam rangka menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, STIKES Kharisma secara rutin menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan, diantaranya menerbitkan jurnal keperawatan dan kebidanan, aktif dalam pembinaan posyandu mandiri, pelayanan balita, lansia, bekerjasama dengan berbagai puskesmas, pembinaan desa siaga, advokasi tim kanker rahim, keluarga berencana, TBC, dan promosi kesehatan.
“Termasuk diantaranya bekerjasama dengan BNK Karawang untuk Training of Trainer (ToT), dan BNN tingkat pusat pun memberikan rekomendasi kepada STIKES Kharisma Karawang sebagai kampus bebas Narkoba,” tambahnya. (pemkab). Sumber:www.pelitakarawang.com
TANGERANG SELATAN -SINGAPERBNGASA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyebutkan bahwa terdapat tiga skenario demi kelanjutan nasib kurikulum 2013 pascapemilu 2014.
"Kami sudah menyiapkan tiga skenario demi berlangsungnya kurikulum 2013," kata Nuh di hadapan ribuan guru se-Tangerang Selatan dalam Seminar Nasional Strategi Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Sabtu (12/1).
Skenario pertama adalah dari segi birokrasi, nantinya kurikulum tersebut akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) bukan lagi Peraturan Menteri (Permen).
Kemudian, skenario kedua adalah pelaksanaan kurikulum dilakukan secara bertahap yakni untuk SD (kelas 1 dan IV), SMP kelas I dan SMA kelas I.
"Terakhir adalah masyarakat yang mengendalikan sendiri. Baru kali ini, kurikulum yang diuji publik," tambah Nuh.
Nuh menyebutkan ada banyak kritik dan saran yang datang dari masyarakat pada pelaksanaan uji publik Desember 2012.
Kurikulum baru tersebut dipastikan akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2013/2014. Untuk 2014 dipastikan masih menggunakan kurikulum 2013 karena pemerintahan yang baru terbentuk pada Oktober 2014.
Nuh menjelaskan, banyak keunggulan dari kurikulum 2013 yakni menyiapkan anak didik yang memiliki kompetensi mumpuni, menjawab tantangan zaman, mendorong kreatifitas, meningkatkan kemampuan matematika, mengakrabkan anak didik dengan data, hingga mengajarkan budi pekerti.
Nuh juga meluruskan bahwa pelajaran Bahasa Inggris boleh diajarkan untuk sekolah tertentu. Kemudian pelajaran bahasa daerah tetap diajarkan.
"Tidak mungkin dihilangkan pelajaran bahasa daerah karena dalam kurikulum tersebut membahas fenomena alam, sosial dan seni budaya. Bahasa daerah termasuk dalam seni budaya," tegas Nuh. @ANTA.
