RUBRIK PILIHAN:
Tampilkan postingan dengan label KARAWANG. Tampilkan semua postingan
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Kali ini,dunia sinetron Indonesia mendapat reaksi keras dari masyarakat kabupaten Karawang,peran seorang hansip atau guru di sinetron kejar tayang di televisi saat ini yang di nilai menyedihkan dan telah merusak korp hansip dan guru secara umum.(14/01/2013).
 |
| Ilutrasi:Hansip seddang baris |
Jubaedah warga Rengasdengklok pasar mengatakan,peran hansip yang bego,culun bahkan kocak terlalu mendramatisir keadaaan,tidaklah semua hansip berlaku demikian,buktinya di desa ada rasa nyaman dan aman di antaranya jasa para hansip.
Boleh -boleh saja hansip dijadikan obyek guyonan dalam sinteron tapi tidaklah melulu menampilkan seorang hansip yang berulah culun atau bodo banget itu sungguh terlalu,tambah dia.
Sinetron berjudul Ustad Copypaste saya sangat suka nonton,tapi kalau sudah keluar peran hansip yang selalu disiksa oleh Kades atau diejek warga, perasaaan ini ga enak banget. Ok,sambung dia".peran pak hansip berhasil tapi kan jangan terlalu mendeskriditan korp hansip ,tukas Jubaedah.
Jamilah juga seorang warga Rengasdengklok,dia senada dengan jubedah tapi dia lebih menggelitik ke peran Kasek atau guru di sinetron-sinetron yang tayang di televisi secara umum.
Sebego-begonya guru tidak akan sebego peran guru di sinetron .sebaiknya pihak produser atau pihak televisi yang menayangkan harus menyeleksi dulu dengan ketat setiap sinetron yang menjual obyek berkaitan dengan lembaga apapaun apalagi dengan propesi guru yang tugasnya mencerdaskan bangsa,pinta Jamilah.
Ini satu keprihatinan banget,saat kaum pendidik atau pemerintah sedang getol-getolnya menyuarakan pendidikan karaketr,di sisi lain ada penodaaan karakter guru sendiri oleh pihak tak bertanggungjawab,sindir dari Jamilah.
Moral bangsa kita sedang hancur dan guru adalah salah satu petugas yang mengembalikan keadaaan melalui sekolah dengan pendidikan karakter yang digarapnya,itu akan percuma jika terus digembosi oleh tontonan televisi yang tak berkulaitas,ungkap dia.
Lalu tegas Jamilah,sinetron banyak penontonnya atau akan punya reting tinggi bukan hanya yang menjual seorang guru yang konyol atau hansip bego,masih banyak obyek lain lebih menarik dan punya daya jual tinggi misal mengangkat kisah-kisah perjuangan masa dulu atau angkat nilai-nilai kepahlawanan seseorang di masa penjajahan juga kerajaan Indonesia.sebaiknya mereka penjual kekonyolan hansip dan guru memahami dan mengerti ,mendidik bukanlah tugas guru saja tapi elemen semua bangsa itu semua bertanggungjawab dengan kapasitas masing-masing termasuk selebritis dan produser atapun televisi sendiri,pungkasnya (YH) sumber: www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Musim tanam padi sudah mulai di sekitar Kecamatan Lemahabang,Telagsari,Cilamaya Wetan ,Kulon dan Tempuran , Karawang. (10/1/2013).
Saja salah satu petani Telagsaari saat di temui di sekitar bendungan irigasi Pondok Bales menyebutkan, musim tanam untuk daerah Telagsari hampir beres cuma sayang saja keadan irigasi sebagai penyalur air atau tempat sirkulasi airnya kurang terawat oleh dinas terkait ,(red,dinas pengairan).
Banyaknya eceng gondok dan sampah di irigasi jelas akan menghambat air ke hilir dan sayang banget di pinggiran irigasi kurang terawat hingga dipenuhi rerumputan atau tumbuhnya semak-belukar.seharus pihak waker dari pengairan harus lebih bisa memberikan contoh ke pengguna air bukan sebaliknya abai dalam tugas-tugasnya ,tukas Saja. (KS).www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-. Sebelumnya telah di beritakan,(( Baca Ini)Selama beberapa tahun ini, protes masyarakat bermunculan atas mahalnya biaya pencatatan nikah yang jauh api dari pada panggang dan menurut UU No 1/1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pernikahan harus tercatat secara administrasi di negara. Untuk memperoleh buku nikah, pernikahan wajib menggunakan jasa penghulu negara.
 |
| Ustad.Hasan Tojiri Bendahara P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) dan Amil Kabupaten Karawang |
Mungkin dari proses inilah yang kemudian memunculkan biaya-biaya siluman yang memberatkan warga, terutama yang tak mampu Di banyak desa dilaporkan,biaya itu bisa mencapai minimal Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Di perkotaan, biaya pencatatan bisa jauh lebih mahal, antara Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta.
Hasil invetigasi Pelita Karawang di lapangan mengambarkan pula besarnya bea pernikahan bukan lagi rahasia,dana nikah 600 ribu pun masih dianggap murah oleh masyarakat awam.
Hasan Tojiri Bendahara P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) dan Amil Kabupaten Karawang mengatakan,besarnya uang pernikahan akibat banyaknya pos yang harus di isi oleh para amil dan itu tidak pungkiri jika setoran atau jatah Japrennya kurang,bisa-bisa pasangan pengantin bawan amiil bersangkutan tidak kawinkan oleh pihak penghulu, kejadian ini merata diberbagai daerah di Karawang.
Uang Rp.104.000, adalah jatah Kepala KUA,dana operasional penghulu yang menikahkan Rp.50 ribu,Dana ATK 50 ribu,Kas Kantor KUA 25 ribu dan terakhir wajib setor pula uang surat nikah ke Kemenag katanya,"pokoknya setiap satu pernikahan (NI) wajib setor peramil sebanyak 250.ribuan ke kantor KUA ,jika kurang nya ga nikahkan,jelas Hasan ke Pelita Karawang.
Terusnya,Kami para amil (P3N) atau Lebe di Kabupaten Karawang yang berjumlah 3031 orang jelas sangat tidak terima jika di pojokan oleh siapapun makan uang subhat karena para amil sudah bekerja maksmal yaitu selama 12 hari,sejak pendaftaran sampai pernikahan pasangan bersangkutan malah kalau mau buka-bukaan,banyak di antara rekan yang banting -tulang mengurus adimtrasi pernikahan calon mempelaai dari desa ke KUA dan menghadiri pernikahan itu sendiri karena ada kalanya penghulu tidak datang akibat sakit atau kepentingan keluarga.
 |
| Pasangan Pengantin yang memberikan pengakuan ke Pelita Karawang membayar uang pernikahnya Rp.600 ribu |
Masih kata Hasan,tidak pungkiri pula pihak desa untuk urus-urus persayaratan admitrasi sang pengantin para amil mengeluarkan biaya tertentu minimal dari rokok sampai uang ke para petugas yang diberi kewenangan oleh pihak desa/kepala desa,apalagi beban akan lebih berat jika ada pengantin asal luar daerah alias ngendon nikah itu ke desa lain lagi biayanya,"memang tidak semua aparat desa berlaku sama",imbuh dia.
Kalau kami dikatakan pemakan uang Subhat pernikahan,perasaan salah banget karena kami kerja terkecuali tadi yang disetorkan ke kantor KUA,mungkin para ahli agama atau aparat bisa menilainya secara hukum agama atau peraturan pemerintah yang berlaku.
Kemudian terang dia,bukan satu tapi sudah ratusan rekan amil telepon yang mengatakan bagimana sikap kita kedepan jika selalu di salahkan apalgai pihak KUA cuci tangan dengan isu yang berkembang,maka hasil dari perbincangan kami,akan kompak menjelaskan apa adanya juga tidak takut demi kebenaran dan siap membubarkan diri sebagai P3N atau Amil di KUA apabila disalahkan terus,tandas Hasan.
Kami pun sambungnya,bukan mau melawan atau memberontak tapi keadaan saat ini tidak mungkin berdiam diri saja ketika ada yang mengatakan amil disebut sebagai sumber korupsi di KUA,tentunya dengan buka kartu seperti ini akan membuka semua pihak agar ada pembelaan ke pihak P3N dan Amil dan membuka dimana akar korupsi pernikahan di KUA,tukasnya.
Salah satu Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Karawang,saat dikonpirmasi via telepon selulernya kaitan pengakuan dari bendahara P3N dan Amil Kabupaten,dia mengajak ketemu dan berbincang dikantornya ke Pelita Karawang.(bersambung) @ JK.www.pelitakarawang.com
CILAMAYA KULON,SINGEPBANGSA- Pembangunan gedung SDN Rawagempol Kulon 1 di Kecamatan Cilamaya Wetan, sejak dua pekan lalu ditinggal pemborongnya. Akibatnya, rehab total gedung SD yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 68 juta per lokal tersebut terhenti.
Yang disayangkan lagi, material bangunan 7 ruang kelas tersebut buruk dan menggunakan material bekas. Sebelumnya, pemborong sudah komitnen merampungkan pengerjaan hingga tanggal 29 Desember 2012 lalu. Namun pada kenyataannya jangankan bisa digunakan, bangunan saja baru 30 persen.
Untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah menggunakan rumah-rumah warga dan bangunan pesantren. Kepala SDN Rawagempol Kulon 1 Hasyim mengaku pusing dengan pertanyaan dari warga, terutama para orang tua siswa, terkait berhentinya pembangunan gedung sekolah. Warga menyangka, pembangunan dilakukan pihak sekolah, padahal dirinya tidak tahu menahu terkait pembangunan gedung tersebut.
Dikatakannya, sesuai kontrak, bangunan sekolah tersebut harus rampung tanggal 29 Desember tahun lalu. Namun ia mengaku heran saat para kuli dan mandor ada, namun material tak kunjung datang alias sering terlambat. tetapi saat para tukang sudah tidak ada, sejumlah material datangan. Karenanya ia meminta pemborong bisa dievaluasi, bahkan jika pemborong tidak sanggup melanjutkan hingga akhir bulan ini, lebih baik kelanjutanya dilimpahkan kepada pihak sekolah.
Hasyim juga mengaku sudah malu ditanyakan para orangtua siswa, bahkan dirinya sering menerima SMS gelap terkait bangunan yang diduga warga diselewengkan sekolah. Selain itu, sistem pembelajaran yang digilir antara pagi dan siang akan berpengaruh terhadap siswa. "Jika melihat hasil pekerjaan bangunan sekolah hanya baru rampung 30% dan saat pencairanpun tidak melibatkan kepala sekolah," ujarnya.
Anggota Komite Sekolah SDN Rawagempolkulon 1 Bidang Sarana, Suharto Al Amin mengatakan, rehab bangunan ditinggal sejak tanggal 22 Desember lalu oleh para tukang berikut pemborong yang ia tidak ketahui nama CV-nya. Namun saat dikoordinasikan kembali, kabarnya akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember. Sayangnya, hingga tahun berganti tidak ada realisasi kelanjutanya, padahal kontrak akhir rampung hingga akhir tahun 2012 sebagaimana yang dilontarkan rekanan bernama Albert dari Bekasi.
Kini, sebagian dari 550 siswa harus belajar di rumahnya, 2 kelas di rumah H Dulkariem dan 3 kelas di bangunan Pesantren Hidayatul Falah. Ia menilai, jika pemborong tidak melanjutkan pembangunan hingga akhir Januari, maka siswa akan terus belajar di rumah warga dan pesantren.
Yang disesalkannya juga, pada pembangunan ruang kelas baru tersebut terlalu banyak menggunakan material bekas seperti kusen dan batu bata. Menurutnya, hal itu sempat ditegur pihak pengawas, karenanya jika tidak sesuai bestek dan meterial tak layak. "Jika terus dibiarkan maka kita akan buat laporan tertulis berikut menolak jika material bekas tetap dipakai, padahal per rombel (kelas) Rp 68 jutaan sudah teramat cukup," katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD PAUD/SD Cilamaya Wetan Drs H Moch Yahya Hambali mengaku dari lima proyek pembangunan SD, tak satupun yang berkoordinasi dengan pihaknya. Parahnya, pembangunan ruangan kelas baru di lima SD yang lakukan rekanan tersebut belum ada satupun yang selesai. Kelima sekolah yang bangunanya tengah digarap tersebut masing-masing SDN Muara 1, SDN Muara Baru II, SDN Sukakerta III, SDN Sukakerta II dan SDN Rawagempolkulon 1.
Lain halnya pembangunan gedung yang dilakukan secara swakelola seperti SDN Cikarang I dari rencana 2 lokal namun mampu menjadi 4 lokal. Begitupun SDN Cikalong II yang mendapat jatah 3 lokal, tetap cukup. Ditambahkannya, swakelola jauh lebih baik dibanding oleh rekanan. Meskipun UPTD memiliki kewenangan spesifik, namun untuk pekerjaan kontraktual justru tak memiliki peran apa-apa. "Terkadang heran juga. Sudah tahu hasil rekanan kerapkali buruk, tapi tetap saja dipakai," ujarnya. (rudi @RAKA ). www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim yang isi "adanya kegelisahan organisasi atau LSM guru terkait revisi PP tentang Guru dan sampai saat ini belum ada induk organisasi profesi guru yang diakui pemerintah",mendapatkan tangapan serius dari H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang.(07-01/2013).(Berita sebelumnya).
Pernyataan Wamendikbud Bidang Pendidikan terlalu dini dan berdampak buruk ke rekan -rekan guru yang selama ini sudah menjalin kemitraan dengan pemerintah dari pusat hingga pelosok desa,ucapnya.
 |
| H.Obang Nurbayu,SH Ketua PGRI Kabupaten Karawang |
Sejujurnya ungkapan dari Wamendikbud demikan ,pertama kali di dengar dan jelasnya saat di konpirmasi oleh PELITA KARAWANG,ulas Obang.
Pernyataan Wamendikbud justru terbalik perasaan,sambungnya."Karena PGRI secara umum tidak gelisah dengan adanya perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang sedang digodok,mungkin bersangkutanlah yang sedang galau oleh penolakan dari beberapa organisasi guru lain".Kami sudah siap dengan segala persyaratan yang di sahkan nanti jika ada perubahan,PGRI sudah sampai ke akar rumput guru,jangankan persyaratan kepengurusan sampai kecamatan saja perdesapun jadi ,tandas ketua PGRI Karawang tersebut.
Masih kata Obang,persoalan ini sangat serius dan PGRI Kabupaten Karawang akan membawanya ke kegiatan Konkernas 2013 PGRI di Mataram NTB ,24 Januari mendatang,Insya Allah pak Menteri pendidikan juga akan hadir di lokasi,namun sebelumnya di daerah akan mempelajari pernyataaan Wamendikbud guna pengembangan dan telaah lebih jauh .
Jika PGRI tidak di akui oleh Pemerintah mengapa Presiden RI sudah hadir 4 kali di HUT PGRI dan Menteri pendidikan selalu hadir di pula di kegiatan serupa.makanya sangat di sayangkan dan terlalu dini , jika Wamendibud atas nama Kemendikbud mengatakan" PGRI bukan organisasi profesi guru walaupun mereka memiliki perwakilan sampai tingkat kecamatan ",pungkas Obang.(JK).SUMBER:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-;Deden Irwan Risadi Wakil Ketua DPC dan Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Karawang menjelaskan,untuk puncak peringatan hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-40 akan dipusatkan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,hari ini Kamis, 10 Januari 2013.Ketua Umum PDIP,Megawati Soekarnoputri akan hadir dan menyampaikan orasi politiknya.(10/1/2013).
Menurut keterangan dariKetua Pelaksana Lokal Jabar, Gatot Tjahjono, lanjut Deden,acara juga akan diisi dengan kegiatan menanam pohon serta menyebarkan benih ikan di kawasan waduk Jatiluhur. "Tema HUT PDIP tahun ini adalah "Selamatkan Air untuk Kedaulatan Pangan". Tema ini untuk menyelamatkan kehidupan air dan menjaga ketahanan pangan," ujar Deden.
Dia menambahkan, di kegiatan HUT akan diberikan penghargaan pula kepada ahli waris almarhum tokoh pembuat Waduk Jatiluhur yakni Ir H Juanda dan Ir Sutami. "Akan ada pemberian penghargaan dari Ketua Umum kepada keluarga almarhum pembuat dan pencetus ide Waduk Jatiluhur. Ketua Umum juga akan memberikan penghargaan kepada almarhum keluarga Ki Marhaen, serta kepada para tokoh dan senior PDIP," katanya.
Terus dia,wajar dan sangat tepat kiranya perayaan HUT PDI-P sekarang digelar di Jatiluhur karena di lokasi tersebut termasuk salah satu dari karya anak bangsa yang turut berperan yaitu pak Ir.Soekarno.
Acara yang juga akan dihadiri oleh seluruh politisi PDIP yang menjadi kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia ini. Juga akan diikuti oleh sekitar 13.000 massa yang datang dari DPC terdekat serta dari DPP,tukas Ego sebutan lain dari Deden.
SalaH satu sumber di DPC PDI-P Karawang menyebutkan pula,kegiatan HUT sekarang yang bertempat di Jatiluhur salah satunya adalah pemanatapam guna pemenangan Pilgub Jabar 2013 untuk pasangan Paten,kata nya.JK/@ Sumber:www.pelitakarawang.com
Karawang-SINGAPERBANGSA-.Untuk membuktikan keseriusannya dalam menyikapi polemik penyerapan anggaran 2012, anggota Fraksi Golkar Amanat Reformasi (GAR) DPRD unsur Golkar sudah melaporkan kemungkinan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukumnya terkait pengelolaan anggaran kas daerah ke Kejaksaan Negeri Karawang dan Polres Karawang, Rabu (9/1).
Di kantor kejaksaan, 6 orang dari 8 orang kader Golkar yang anggota Fraksi GAR tersebut menyerahkan dokumen dari informasi awal yang jadi bahan pelaporannya ke Kasi Intel Imrah Yusuf di ruang dinasnya. "Apa yang disampaikan temen-temen dari Fraksi Golkar DPRD di sini menyangkut penyerapan anggaran. Ada dari sisi hukum yang mereka serahkan ke kita. Karena di dewan tugas mereka fungsi politiknya," ujar Imran kepada para wartawan bersamaan menerima para wakil rakyat dari Golkar tersebut, kemarin siang.
Imran menegaskan, dirinya siap menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat yang kebetulan dilaporkan anggota DPRD berbaju parpol warna kuning. Hanya pihaknya di kejaksaan belum dapat berbicara apa-apa sebelum materi hukum yang dilaporkan kader-kader Golkar ditemukan bukti-bukti awal atas hasil penyelidikan kelak. "Sabar lah. Pada prinsipnya kami siap mengungkap ini. Tidak ada yang perlu kami takutkan atau ewuh pakewuh. Jujur, kami tidak punya beban apa-apa dan kepada siapapun," tegasnya.
Malah jika nanti ditemukan bukti yang mengarah ke dugaan pelanggaran hukum, bila pun nama bupati dimungkinkan terlibat, kata Imran. bisa saja ditahan. Itu kalau ada pidananya. Sebaliknya, seandainya semua data yang dilaporkan Golkar lemah pembuktiannya secara hukum, Imran mengingatkan, bukan lantas kejaksaan lemah atau tumpul dalam mengungkap kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi.
"Kami juga nanti akan tetap meminta bantuan ke Golkar selaku pelapor buat turut melengkapi data awalnya jika diperlukan. Terutama buat mengecek posisi kas daerah di Bank BJB. Hanya sebelum kami bergerak, sekarang sedang mengajukan konsep surat perintah dari Kajari. Yang ke Bank BJB kita klarifikasi dengan istilah penangguhan pencairan sejumlah proyek fisik yang didanai APBD Karawang 2012. Termasuk istilah posisi pemblokiran ini bagaimana?" ujar Imran.
Menjelaskan tentang apa yang dilaporlannya, Ketua Fraksi GAR DPRD Karawang HM Warman mengemukakan bahwa bagi fraksinya secara sikap politik tetap akan mengajukan hak interpelasi. Kini pihaknya tinggal menunggu kesiapan tambahan tanda tangan pengusul dari fraksi lain sesuai ketentuan yang diatur Tatib DPRD. Sedangkan dari sisi hukum, fraksinya menyerahkan kepada lembaga yang berwenang. Yakni, Kejaksaan Negeri Karawang maupun Polres Karawang. Bahkan untuk mengaudit keuangan Pemkab sampai akhir tahun anggaran 2012, kata Warman, fraksinya sudah melapor ke BPK RI di Jakarta, Selasa (8/1).
Sementara itu, setelah menerima rombongan Fraksi GAR DPRD, Rabu (9/1) siang, Kapolres Karawang AKBP Arman Achdiat menjelaskan, ada beberapa item yang disampaikan ke dirinya untuk dilakukan pengamatan. "Kita tindaklanjuti. Kita kan laksanakan. Bisa saja nantinya dilanjutkan ke penyelidikan. Kalau tidak sesuai, akan kita sampaikan lagi ke Fraksi Golkar selaku pelapor. Tapi bila ada indikasi ke arah dugaan pelanggaran hukum, jelas harus ditindaklanjuti. Soal dugaan tipikor, prosesnya tidak lidik. Tapi penelitian, sejauhmana kebenaran informasinya. Kita kumpulkan alat bukti. Bila cukup, kita proses. Kebetulan tahun 2013 Polres Karawang punya anggaran sampai Rp 400 juta untuk pengungkapan kasus tipikor," jelasnya.(vins). Sumber: Harian Radar Karawang.
